Masa Depan dan Produk Bisnis Pertanian Indonesia

A. Pengertian Revitalisasi Pertanian
Revitalisasi pertanian mengandung arti sebagai kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual dalam arti menyegarkan kembali vitalitas memberdayakan kemampuan dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain.
Revitalisasi bukan dimaksudkan membangun pertanian at all cost dengan cara-cara yang top-dwon sentralistik; bukan pula orientasi proyek untuk menggalang dana; tetapi revitalisasi adalah menggalang komitmen dan kerja sama seluruh stakeholder dan mengubah paradigma pola pikir masyarakat melihat pertanian tidak hanya urusan bercocok tanam yang hanya sekedar menghasilkan komoditas untuk dikonsumsi. Pertanian mempunyai multi-fungsi yang belum mendapat apresiasi yang memadai dari masyarakat. Pertanian merupakan way of life dan sumber kehidupan sebagian besar masyarakat kita. Pertanian merupakan pemasok sandang, pangan, dan pakan untuk kehidupan penduduk desa dan kota; juga sebagai pemelihara atau konservasi alam yang berkelanjutan dan keindahan lingkungan untuk dinikmati (wisata-agro), sebagai penghasil biofarmaka dan penghasil energi seperti bio-diesel.

B. Arah Masa Depan Kondisi Petani Indonesia
Sampai saat ini petani masih menghadapi masalah dan kendala yang berkaitan dengan:

(a) Akses sepenuhnya terhadap layanan dan sumberdaya produktif;

(b) Perlindungan usahatani;

(c) Keberdayaan dalam mengembangkan kegiatan yang dilakukan; dan

(d) Rendahnya tingkat pendidikan, status gizi dan ketahanan pangan serta kesetaraan gender.

Dalam tahun 1993-2003 jumlah petani gurem (dengan luas garapan kurang dari 0,5 ha) meningkat dari 10,8 juta KK menjadi 13,7 juta KK (meningkat 2,6% per tahun). Sementara itu, luas lahan semakin berkurang dan perkembangan kesempatan kerja di luar pertanian terbatas. Jumlah rumah tangga petani (RTP) menurut Sensus Pertanian (SP) 2003 mencapai 25,58 juta RTP, dan sekitar 40 persen RTP tergolong tidak mampu.
Kualitas SDM pertanian masih rendah. Menurut data BPS tahun 2002, tingkat pendidikan tenaga kerja pertanian yang tidak sekolah dan tidak tamat SD masih sekitar 35 persen, tamat SD 46 persen, dan tamat SLTP 13 persen. Dibandingkan dengan sektor non pertanian pada tahun yang sama, tingkat pendidikan tenaga kerja yang tidak pernah sekolah dan tidak tamat SD 31 persen, tamat SLTP sekitar 20 persen, dan tamat SLTA 27 persen.
Status gizi penduduk Indonesia yang sebagian besar petani masih rendah, walaupun ada perbaikan dari waktu ke waktu. Kualitas konsumsi pada tahun 2002 baru mencapai skor 68,4 PPH (Pola Pangan Harapan). Namun demikian konsumsi energi sudah mencapai 90,3 persen dari AKG (Angka Kecukupan Gizi). Diskriminasi upah bagi wanita dan pria masih ditemui di sektor pertanian yang merugikan peran wanita dalam pembangunan pertanian.
Perlindungan usahatani juga rendah. Belum ada jaminan yang cukup memadai atas perlindungan usahatani mereka, keculai usahatani padi melalui pemberlakuan jamainan Harga Pembelian Pemerintah dan pengenaan tarif beras serta pemberian subsidi dan pengembangan teknologi.
Oleh karena itu, ke depan kondisi petani yang diharapkan adalah :

(a) petani memilik akses sepenuhnya terhadap layanan dan sumberdaya produktif;

(b) petani mendapat perlindungan usahatani;

(c) petani memiliki keberdayaan dalam mengembangkan kegiatan yang dilakukan; dan

(d) petani mempunyai tingkat pendidikan, status gizi dan ketahanan pangan serta kesetaraan gender yang cukup memadai sesuai dengan norma yang berlaku.

C. Arah Masa Depan Produk dan Bisnis Pertanian
Menyadari nilai tambah yang diperoleh dari pengembangan produk olahan (hilir) jauh lebih tinggi dari produk primer, maka pendekatan pembangunan pertanian ke depan diarahkan pada pengembangan produk (product development), dan tidak lagi difokuskan pada pengembangan komoditas. Pengembangan nilai tambah produk dilakukan melalui pengembangan industri yang mengolah hasil pertanian primer menjadi produk olahan, baik produk antara (intermediate product), produk semi akhir (semi finished product) dan yang utama produk akhir (final product) yang berdayasaing.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pengembangan agroindustri perdesaan diarahkan untuk:

(a) Mengembangkan kluster industri, yakni industri pengolahan yang terintegrasi dengan sentra-sentra produksi bahan baku serta sarana penunjangnya,

(b) Mengembangkan industri pengolahan skala rumah tangga dan kecil yang didukung oleh industri pengolahan skala menengah dan besar, dan

(c) Mengembangkan industri pengolahan yang punya dayasaing tinggi untuk meningkatkan ekspor dan memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Agenda utama pengembangan agroindustri perdesaan adalah penumbuhan agroindustri untuk membuka lapangan kerja di perdesaan, dengan kegiatan utama:

(a) Fasilitasi penerapan teknologi dan sarana pengolahan hasil pertanian di sentra-sentra produksi;

(b) Pengembangan infrastruktur penunjang di perdesaan, seperti listrik, jalan, dan komunikasi;

(c) Pengembangan akses terhadap permodalan; dan

(d) Peningkatan mutu, efisiensi produksi dan pemasaran.
Dengan demikian masa depan produk dan bisnis pertanian adalah berupa produk berbasis agroindustri yang memiliki daya saing dan agroservice dengan kandungan teknologi tinggi.

baca selanjutnya “Masa Depan dan Produk Bisnis Pertanian Indonesia”

Seputar SPPN

Radar Tulungagung

Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri (SPPN) Tulungagung Bertahan meski Tak Dapat Subsidi
Kelola Uang Siswa, Ingin Seperti Sekolah Lain

Tidak semua sekolah negeri mendapatkan bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat atau daerah. Seperti Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri (SPPN) di Jalan Raya Boyolangu, Tulungagung. Padahal, sekolah ini pencetak penyuluh pertanian. Bagaimana sekolah tersebut tetap eksis? Berikut laporannya

Andrian Sunaryo-Radar Tulungagung

Memasuki halaman SPPN terlihat asri dan sejuk, kendati terik sinar matahari sekitar pukul 09.00 terasa panas kemarin. Kesejukan itu dikarenakan di sekitar halaman sekolah ditanami beberapa tanaman perdu. Selain itu, di bagian tengah dan belakang dekat gedung belajar-mengajar digunakan sebagai lahan pertanian dan perternakan. Sekolah yang memiliki dua jurusan, pertanian dan perternakan tersebut menempati kurang lebih 10 hektare.

Sekolah yang di bawah naungan dinas pertanian tersebut tidak hanya ada sarana dan prasarana gedung sekolah. Tetapi juga ada lahan atau fasilitas untuk bercocok tanam dan beternak. Fasilitas itu dapat dilihat ketika masuk lebih dalam ke sekolah tersebut. Tampak beberapa tanaman pertanian, seperti jagung, padi, cabe dan beberapa tanaman lain. Selain itu, di gudang terdapat 1 handtractor. Begitu juga di bagian belakang sekolah terdapat empat kandang hewan. "Itu semua digunakan praktik siswa-siswi SPPN," kata Kepala SPPN Adri Wiyono saat ditemui di kantornya.

Kondisi tersebut ternyata berbanding terbalik dengan sarana dan prasarana penunjang proses belajar mengajar. Seperti terlihat di tujuh lokal di sekolah yang memiliki 360 siswa, itu hampir semua lokal cat temboknya mengelupas. Sehingga terkesan kumuh, dan kondisi itu juga sama di dalam kelas. Sebagian besar plafon di kelas mengelupas. Lebih parah lagi, ternyata kondisi musala rusak. Beberapa kaca nako pecah dan tidak terawat. "Ya seperti ini lah kondisi sekolah kami," ujar Adri.

Kerusakan tersebut sudah berlangsung cukup lama. Namun, kondisi itu belum bisa diperbaiki oleh sekolah. Sebab, sejak ada Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Pertanian (Mentan) dan Mendiknas, untuk SPPN diambil alih oleh Diknas. Namun, ternyata SKB tersebut tidak berjalan di tingkat Kabupaten Tulungagung. Buktinya, menurut Adri, sampai saat ini Dinas Pendidikan (Dindik) Tulungagung belum mengambil alih status SPPN. Sedangkan Dinas Pertanian (Disperta) merasa sudah tidak memiliki kewenangan lagi. "Ketika Disperta mau menganggarkan untuk pendidikan di SPPN, ternyata tidak boleh oleh BPK. Disperta hanya memberikan biaya operasional untuk gaji guru," jelas dia.

Begitu juga dengan dindik, dinas tersebut merasa tidak mempunyai kewajiban membantu SPPN. Sebab, mereka merasa belum diserahterimakan. "Dengan begitu maka sekolah ini menggantung, disperta tidak lagi mensubsidi, sedangkan dindik masih menganggap sekolah ini milik Deptan," kata Adri.

Dengan kondisi seperti itu, maka berdampak pada sarana dan prasana termasuk gedung. Kendati demikian, Adri tidak menyerah agar aktivitas belajar mengajar tetap berlangsung dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Mantan Kasubag Perlengkapan Disperta itu berusaha untuk memenuhi sendiri keuangan sekolah. Cara yang ditempuh, dengan mengatur biaya pendidikan yang ditarik setiap bulan dari siswa. "Kami ini swadaya atau biaya sendiri dalam memenuhi atau melengkapi kebutuhan sarana dan prasana," ujar dia.

Tentu kondisi tersebut tidak bisa membuat seluruh sarana dan prasana tercukupi semua. Seperti koleksi buku di perpustakaan. Sejak tahun 1980-an pihaknya belum pernah meng-up date sama sekali buku tersebut. Sehingga Adri khawatir, buku yang di perpustakaan itu sudah tidak bisa dipakai acuan. "Ilmu itu kan berkembang, jadi siswa harus aktif sendiri," kata Adri.

Meski pemenuhan sarana dan prasana atas swadaya, ternyata SPPN saat ini bisa memiliki 18 unit komputer untuk fasilitas internet. Dengan kondisi ini diharapkan ketika sekolah tidak bisa meng-up date buku perpustakaan, siswa bisa melihat dari internet. "Sekarang kami bisa mengakses internet di sekolah," terang Adri.

Seandainya SPPN ini bisa diambil alih dindik, dipastikan sekolah ini akan mencetak lulusan sebagai penyuluh pertanian yang andal. Karena mata pelajaran yang diberikan sesuai dengan perkembangan dunia pertanian sekarang ini. "Di sini tidak hanya sekadar teori, tetapi juga praktik," tegas dia.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung Maryoto Birowo, mengaku belum menerima SKB dari Mentan dan Mendiknas. Dengan belum diterimanya surat tersebut, maka dinas pendidikan tidak bisa memberikan bantuan. "Kami belum terima itu, sehingga tidak mungkin kami beri subsidi. Sekolah itu masuk dinas pertanian," kata Maryoto. ***

baca selanjutnya “Seputar SPPN”

Pendidikan Pertanian Direvitalisasi

Untuk Mendorong Generasi Muda Menekuni Agrobisnis

Pendidikan pertanian di tingkat menengah mulai direvitalisasi. Kebijakan ini ditempuh untuk meningkatkan minat anak-anak muda terjun dalam bidang agraris, termasuk agrobisnis yang kini mulai menurun.

Joko Sutrisno, Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Departemen Pendidikan Nasional, di Jakarta, Rabu (16/1), mengatakan, peminat SMK pertanian di Indonesia memang terlihat menurun. Kondisi ini tentu saja memprihatinkan karena ekonomi negara ini tetap membutuhkan pertanian, terutama untuk menopang ketahanan pangan.

Pertanian di mata anak-anak muda kelihatannya tidak modern dan identik dengan orang miskin, ujarnya

Berangkat dari image yang tidak baik terhadap pertanian di kalangan anak muda ini, lanjut Joko, SMK pertanian diarahkan untuk menjadi sekolah agrobisnis. Dengan pencitraan yang baru ini, minat ke SMK pertanian sudah kelihatan mulai tumbuh.

Jumlah SMK pertanian saat ini ada 210 sekolah. Sekolah-sekolah menengah pertanian yang dulunya di bawah Departemen Pertanian dan Departemen Kehutanan kini masuk dalam sekolah kejuruan yang diatur Departemen Pendidikan Nasional.

Untuk merangsang minat masyarakat masuk ke SMK pertanian, kata Joko, pemerintah mulai mengalokasikan beasiswa untuk anak-anak yang mengambil SMK jurusan pertanian. Selain itu, program kewirausahaan juga mulai diperkenalkan.

Kebutuhan besar

Revitalisasi pendidikan pertanian juga dilakukan di sekolah-sekolah yang bernaung di bawah Departemen Pertanian. Kebutuhan penyuluh pertanian yang cukup besar membuat Departemen Pertanian kembali memfokuskan pada keahlian penyuluhan di tingkat pendidikan menengah dan tinggi.

Ato Suprapto, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Departemen Pertanian, mengatakan, sebelum ada program revitalisasi penyuluhan pertanian, memang ada beberapa Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) dan Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA) di bawah Departemen Pertanian yang tutup, karena lulusannya tidak tertampung menjadi tenaga penyuluh pertanian dan tenaga teknis pertanian.

Tetapi, setelah diluncurkan program revitalisasi penyuluhan pertanian, peminatnya mulai tumbuh. Sebab, untuk kebutuhan petugas penyuluh, Departemen Pertanian merekrut lulusan dari sekolah ini, kata Ato.

Sejak tahun 2007, sebanyak 8.000 penyuluh pertanian akan direkrut dari lulusan sekolah penyuluh pertanian ini. Untuk siswa lulusan terbaik akan diberi modal senilai Rp 15 juta-Rp 75 juta. Ini untuk mendorong mereka mengembangkan usaha agrobisnis, ujar Ato Suprapto. (Kompas)

baca selanjutnya “Pendidikan Pertanian Direvitalisasi”